Pengaruh Kerajaan-Kerajaan Maritim pada Masa Islam

1.    Pemerintahan

Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, agama Hindu-Buddha telah memengaruhi sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Seiring berkembangnya Islam, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha mengalami kemunduran sehingga perananannya digantikan oleh kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Raja memiliki peran penting dalam peroses penyebaran agama Islam di Indonesia. Ketika seorang raja menyatakan diri sebagai penganut agama Islam, masyarakat akan mengikuti rajanya sehingga agama Islam dapat berkembang lebih mudah.

Pada masa kerajaan Islam, istilah-istilah Arab mulai digunakan dalam pemerintahan. Misalnya, penyebutan kerajaan berubah menjadi kesultanaan atau kesunanan, begitu pula gelar raja berganti menjadi sultan atau sunan. Sultan dan sunan tidak hanya berperan sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga merangkap sebagai pemimpin agama. Sultan dianggap sebagai wakil Tuhan (Khalifatullah) di dunia. Dalam menjalankan pemerintahannya, sultan dibantu oleh pejabat kerajaan. Setiap kerajaan memiliki perbedaan dalam menyebut pejabatnya. Sebutan jabatan kerajaan Islam seperti menteri, perdana menteri, panglima, laksamana, dan syahbandar masih digunakan hingga saat ini.

Dalam menjalankan pemerintahannya, sultan juga dibantu lembaga penasehat yang dikenal dengan majelis ulama. Sebagai contoh Wali Sanga merupakan majelis ulama yang membantu pemerintahan kerajaan Demak. Pada saat ini Indonesia memiliki majelis ulama yang disebut Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Beberapa kerajaan Islam mampu bertahan hingga kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka dan menjadi negara republik, kepala pemerintahan di jabat oleh seorang presiden. Kerajaan-kerajaan yang masih bertahan, seperti Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Pada masa kini fungsi kerajaan tersebut tidak bersifat politis. Akan tetapi, lebih sebagai etnititas budaya yang keberadaannya dilindungi secara hukum.

Masa Pemerintahan Kolonial Belanda (1816-1942)

 

1.    Kekuasaan Komisaris Jenderal

Setelah Konvensi London, kekuasaan Belanda di Indonesia dipegang oleh komisaris Jenderal. Pembentukan komisaris Jenderal dilakukan atas saran Pangeran Willem VI. Komisaris jenderal terdiri atas tiga orang, yaitu Cornelis Theodorus Elout, Alexander Gerad Philip Baron van der Capellen, dan Arnold Ardiaan Buyskes. Tugas pokok komisaris jenderal adalah membangun daerah koloni untuk memberikan keuntungan bagi Negari Belanda. Dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia, komisaris jenderal berpedoman pada undang-undang yang disusun oleh Pangeran Willem Vi, yaitua Regerings Reglement (RR).

Ketiga komisaris jenderal tiba di Batavia pada 27 April 1816. Sesampainya di Batavia, ketiga komisaris jenderal mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Raffles. Hasilnya ketiga gubernur jenderal tersebut sepakat untuk mengarahkan program tanam bebas dan pengenalan pajak tanah bagi masyarakat di Pulau Jawa. Adapun  pelaksanaan kebijakan tersbeut sepenuhnya diserahkan kepada van der Capellen yang diangkat sebagai gubernur jenderal  di Indonesia sejak 16 Januari 1819. Adapun Theodorus Elout dan Ardiaan Buyskes ditarik ke Belanda.

Di bawah van der Capellen terjadi gejolak social politik di Jawa. Kondisi tersebut terjadi karena perubahan aturan sewa tanah yang dilakukan oleh van der Capellen pada 1823. Perubahan tersebut menyulut terjadinya perang Diponegoro yang mengakibatkan pemerintah Be;anda harus mengeluarkan biaya besar.

Masa  pemerintahan van der Capellen digantkan oleh Du Bus de Gisignes. Ia bertugas membangun modal, menaikkan ekspor dan memperkuat pengaruh Barat. Akan tetapi usahanya mengalami kegagalan karena penduduk miskin terlalu berat membayar pajak. Selain itu, kehidupan agraris yang homogen menjadi hambatan bagi pemerintah Belanda semakin mengalami defisit.

2.    System Tanam Paksa (Cuulturestelsel)

Kerajaan-Kerajaan Maritim di Indonesia bagian Timur

 

A.   Kerajaan Gowa Tallo

Pada tahun 1605 Kerajaan Gowa-Tallo resmi menjadi kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Gowa-Tallo terletak di Sulawesi Selatan. 

1.    Kehidupan Pemerintahan

Proses islamisasi Kerajaan Gowa-Tallo dimulai tahun 1605. Bangsawan Gowa-Tallo pertama memeluk Islam adalah pengusaha dari Tallo bernama Karaeng Katangka. Setelah memeluk Islam ia bergelar Sultan Abdullah. Selanjutnya raja ke-14 Gowa, Manga’rangi Daeng Manra’bia (1593-1639) mengikuti jejak Karaeng Katangka memeluk Islam. Setelah masuk Islam, Manga’rangi Daeng Manra’bia bergelar Sultan Alauddin.

Sultan Alauddin berusaha mengislamkan berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan.

Kerajaan Gowa Tallo mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Ia berhasil membangun Gowa-Tallo menjadi kerajaan maritime yang menguasai jalur perdagagang di wilayah Indonesia bagian Timur. Sultan Hasanuddin sangat menentang tindakan VOC yang memonopolli perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur. Upaya Sultan Hasanuddin menimbulkan kemaran VOC. VOC mengirimkan armada perang pada tahun 1666. Pemimpin armada tersebut adalah Cornelis Speelman yang kelak menjadi gubernur jenderal VOC. Pasukan VOC mendapat bantuan dari Aru Palaka, putera mahkota kerajaan Bone.

Sultan Hasanuddin mendapat julukan “Ayam Jantan dari Timur” 

Dalam pertempuran armada laut Gowa-Tallo berhasil dihancurkan oleh VOC yang bekerja sama dengan Aru Palaka. Pada tanggal 18 November 1667 Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya berisi beberapa kesepakatan:

a)    VOC memperoleh monopoli perdagangan rempah-rempah di Makasar

b)    VOC mendirikan benteng pertahanan di Makasasr

c)    Gowa-Tallo harus melepaskan daerah-daerah kekuasaannya

d)    Aru Palaka diakui sebagai raja Bone

2.    Kehidupan Sosial

Kerajaan-Kerajaan Maritim Pada Masa Islam di Pulau Jawa

 A.   Kerajaan Demak

1.    Lokasi Kerajaan

Demak terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Pada awalnya Demak merupakan kadipaten dari Majapahit. Kemungkinan, munculnya Kerajaan Demak bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit.

2.    Kehidupan Pemerintahan

Raja-raja yang pernah memerintah pada kerajaan Demak adalah:

a.    Raden Patah. Merupakan pendiri kerajaan Demak pada awal abad XVI M.

b.    Pati Unus. Pati Unus menggantikan Raden Patah. Pati Unus sangat terinspirasi oleh Gajah Mada untuk menjadikan Demak sebagai kerajaan maritime seperti Majapahi. Pati Unus membangun Angkatan Laut yang kuar dan menyerang Malaka yang dikuasai Portugis. Penyerangan itu dilakukan karena keberadaan Portugis di Malaka dianggap merugikan perdagangan Demak.

c.    Sultan Trenggono. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Wilayah Demak meliputi sebagian besar pesisir utara Pulau Jawa. Bahkan meluas hingga ke Sukadana (Kalimantan Barat), Palembang, Jambi, dan Banjar (Kalimantan Selatan). Setelah Sultan Trenggono wafat, kerajaan Demak mengalami kemunduran.

Demak dilanda perang saudara antara Pangeran Prawoto (putra Sultan Trenggono) dan Arya Panangsang (Keturunan Pangeran Sekar Sedo Lepen, adik Sultan Trenggono). Dalam perselisihan itu, Arya Panangsang berhasil membunuh Sultan Prawoto. Selanjutnya, Arya Panangsang dibunuh oleh Hadiwijaya (Joko Tingkir) dari Pajang. Hadiwijaya merupakan menantu Sultan Trenggono. Hadiwijaya merebut tahta Demak dan memindahkan ibukota kerajaan Demak ke Pajang.

Perkembangan Kolonialisme Inggris di Indonesia (1811 – 1816)

 

Setelah berhasil mengalahkan Belanda, Gubernur Jenderal EIC wilayah Asia yang berkedudukan di Kalkuta, India, Lord Minto, menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda. 

Sebagai tokoh dari golongan liberal, Raffles menginginkan adanya perubahan. Perubahan tersebut diwujudkan Raffles melalui kebijakan berikut:

1.    Bidang Pemerintahan

Saat menduduki Hindia Belanda, Raffles berusaha menghapus pemerintahan feudal yang mengakar kuat di Indonesia. Kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan adalah:

a.    Menjalin hubungan baik dengan penguasa-penguasa local yang anti terhadap Belanda

b.    Membagi pulau Jawa menjadi 18 Keresidenan

c.    Mengangkay para upati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang

Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles sering mencampuri urusan kerajaan-kerajaan local. Dalam setiap konflik yang dicampuri pihak Inggris, Raffles berusaha mencari posisi aman agar dapat menghasilkan keuntungan bagi Inggris.

2.    Bidang Ekonomi

Tugas utama Raffles di Indonesia adalah meningkatkan perdagangan dan keuangan. Oleh karena itu, Raffles berusaha memajukan ekonomi untuk meningkatkan keuntungan Inggris. Kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut: