Pendudukan Jepang - Kehidupan Politik dan Militer

Jepang yang datang dengan slogan “saudara tua” diterima dengan sukaria oleh bangsa Indonesia. Pada saat itu kedatangan Jepang dianggap sebaga juru selamat. Bangsa Indonesia yang telah lama menderita dijajah oleh belanda memimpikan datangnya juru selamat. Kedatangan Jepang pernah diramalkan oleh raja Jayabaya dalam kitab Jangka Jayabaya.

Pendudukan Jepang di Indonesia diawali dengan pendaratan di Kota Tarakan pada 11 Januari 1942. Kemudian, Jepang menduduki Minahasa, Balikpapan, Ambon, Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang dan Bali antara Januari sampai Februari 1942. Kota-kota tersebut merupakan penghasil minyak bumi. Salah satu kota penting bagi Jepang adalah Palembang. Penguasaan Jepang atas Palembang memiliki makna strategis dalam usaha Jepang memenangi perang Asia Timur Raya. Palembang memiliki kilang minyak yang dikuasai perusahaan Belanda, yaitu Royal Dutch di Plaju.

1.    Kehidupan Militer dan Politik

Kedatangan Jepang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan dalam Perang Dunia II. Guna melancarkan ambisinya memenangi PD II dan menhadi penguasa Asia, jepang berusaha menguasai Indonesia, Tiongkok, Vietanm, dan Filipina. Jepang membentuk pemerintahan militer dan sipil.

a.    Pemerintahan Militer dan Sipil

Pemerintah Jepang merombak semua sistem pemerintah Belanda. Jepang menerapkan pemerintahan militer. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi tiga wilayah kekuasaan. Pembagian wilayah ini bertujuan  mengkonsolidasi pertahanan dalam mengantisipasi serangan balasan dari Jenderal MacArthur yang berkuasa di Papua Nugini. Pembagian pemerintah militer pada masa Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut:

1)    Wilayah Sumatera di bawah pemerintahan Angkatan Darat (Rikugun) ke-25 (Tomi Shudan) bermarkas di Bukitttinggi

2)    Wilayah Jawa dan Madura di bawah pemerintahan  Angkatan Darai (Rikugun) ke-16 (Asamu Shudan) bermarkas di Jakarta. Pemerintah Militer juga dibantu angkatan laut (Dai Ni Nankenkantai)

3)    Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara dan Maluku dibawah pemerintahan Angkatan Laut (Kaigun)ke-2 bermarkas di Makasar.

Ketiga wilayah pemerintahan tersebut dikomandi secara terpusat oleh Gunshireikan (panglima tentara). Susunan pemerintahan militer pada masa pendudukan Jepang:

Pada masa pendudukannya di Indonesia, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil. Pemerintahan sipil dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1942 mengenai peraturan pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1942 mengenai aturan pemerintah Syu dan Tokubetsu Syi. Penetapan UU tersebut menunjukkan berakhirnya pemerintahan sementara (pemerintahan militer) dengan dihapuskannya gunseibu. Gunseibu diganti dengan pemerintahan syu (setara keresidenan pada masa kolonial Belanda). Pemerintahan Syu merupakan pemerintahan daerah tertinggi di bawah gunseikanbu yang dipimpin syucokan.

Syucokan atau residen memiliki peran penting dalam pemerintahan sebagai legislatif dan eksekutif. Syucokan dibantu oleh cookan kanbo (Majelis Permusyawaratan Cookan) yang terdiri atas naiseibu (bagian pemerintahan umum), keizaibu (bagian ekonomi), dan keisatsubu (bagian kepolisian).

Pada masa pendudukan Jepang, syu merupakan pemerintahan tertinggi dan berotonomi yang berkedudukan sama dengan seorang gubernur. Seluruh pulau Jawa dan Madura terbagi menjadi tujuh belas syu (keresidenan), yaitu Banten, Batavia (Jakarta), Bogor, Cirebon, Priangan, Semarang, Pekalongan, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura. Adapun Sumatera terbagi atas beberapa syu yaitu Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung dan Bangka Belitung.

Sistem pemerintahan sipil tidak berlaku untuk wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Selain itu, dibentuk suatu pemerintahan yang disebut minseibu yang terdapat di Kalimantan, Sulawesi dan Seram.

Terbatasnya jumlah pasukan Jepang dari Tentara ke-16 di Jawa memaksa pemerintah Jepang melibatkan orang-orang Indonesia untuk mengawasi pergerakan rakyat dan mengantisipasi mata-mata sekutu. Pemerintah Jepang berupaya memperkuat pemerintahan dengan membentuk tonarigumi (rukun tetangga) yang merupakan lembaga sipil paling kecil yang setiap RT terdiri atas 30-40 keluarga. Tugas tonarigumi adalah untuk memobilisasi dan indoktrinasi serta pelaporan. Untuk menjalankan sistem tonarigumim kepala desa mendapatkan pelatihan indoktrinasi sejak Februari 1944.

Ketua tonarigumi dipilih oleh anggota, walau pada pelaksanaannya dipilih oleh kucho (kepala desa). Setiap tonarigumi melaksanakan pertemuan setiap 35 hari untuk menyampaikan perintah-perintah pemerintah Jepang, merencanakan kegiatan dan membagikan kupun catu. Setelah Jepang kalah pada 14 Agustus 1945, tonarigumi tetap bertugas menjaga keamanan warga.

b.    Pembentukan Organisasi Pergerakan dan Pemuda

                   1)      Gerakan 3 A

Merupakan upaya Jepang menarik simpati rakyat Indonesia. Dibentuk pada tanggal 29 April 1942 yang dipimpin  oleh Hidoshi Shimizu dan Mr Samsuddin dibantu K. Sultan Pamundjak dan Mohammad Saleh. Tugas utama tokoh-tokoh dalam Gerakan 3 A adalah melakukan propaganda agar seluruh penduduk Indonesia berdiri sepenuhnya di belakang pemerintah Jepang.

Tujuan Gerakan Tiga A adalah:

a)    Menghimpun potensi bangsa Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya

b)    Mempropagandakan kemenangan Jepang

c)    Menanamkan anti-Barat, terutama Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat

Gerakan Tiga A mengalami kegagalan karena hanya sedikit penduduk pribumi yang menaruh simpati terhadap tindakan pemerintah Jepang. Gerakan Tiga A dibubarkan pada 1943 dan diganti dengan Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

                   2)      Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

Pusat Tenaga Rakyat (Putera) didirikan pada 9 Maret 1943. Putera dipimpin oleh tokoh-tokoh yang disebut “empat serangkai” yang terdiri atas Ir Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, KH Mas Mansyur. Putera diharapkan mampu menarik perhatian dan simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam memenangi Perang Asia Timur Raya.

Bagi Jepang, pembentukan Putera bertujuan memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha Perang Asia Timur Raya. Kewajiban Putera

a)    Menghapuskan pengaruh Amerika, Inggris dan Belanda

b)    Mengambil bagian dalam usaha mempertahankan Asia Raya

c)    Memperkuat rasa persaudaraan antara Jepang dan Indonesia

d)    Mengintenfikasi pelajaran-pelajaran bahasa Jepang

e)    Membina dan memusatkan potensi bangsa Indonesia untuk kepentingan Perang Jepang

Pada perkembangannya Putera justru diisi oleh orang-orang yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Jepang menyadari bahwa Putera lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan menganggap Putera gagal dalam membantu usaha mengerahkan bangsa Indonesia. Pada tahun 1944, Putera dibubarkan

                   3)      Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)

Pada 8 Januari 1944 Panglima Tentara ke-16, Jenderal Kumakici Harada menyatakan berdirinya Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Tujuannya adalah menggerakkan seluruh bangsa Indonesia agar berbakti kepada Jepang. Sebagai tanda bahwa bangsa Indonesia benar-benar berbakti, mereka harus rela berkorban, baik harta maupun jiwa raga untuk kepentingan perang Jepang.

Pimpinan Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang langsung oleh Gunseikan. Anggotanya nya minimal berusia 14 tahun. Jawa Hokokai merupakan organisasi sentral yang anggotanya terdiri atas berbagai Hokokai sesuai bidang profesinya. Guru-guru tergabung dalam Kyoiku Hokokai (Kebaktian Para Pendidik), dokter tergabung dalam Izi Hokokai (kebaktian para dokter). Selain itu, Jawa Hokokai mempunyai anggota istimewa yang terdiri atas Eujinkai (Organisasi wanita), Keimin Bunka Shidosho (pusat kebudayaan), Boei Engokai (tata usaha pembantu prajurit Peta dan Heiho) dan hokokai perusahaan.

                   4)      Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)

Umat Islam mendapat perhatian khusus pada masa pendudukan Jepang. MIAI tetap mendapatkan ijin melakukan aktifitasnya. MIAI didirikan tahu  1973 oleh KH Mas Mansyur. Tujuan Jepang memberikan izin untuk MIAI adalah menarik simpati umat islam.

MIAI meruakan organisasi pergerakan yang memiliki peran penting pada masa pendudukan Jepang. Semboyan yang terkenal adalah “berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah terpecah belah”. Tugas MIAI adalah:

a)    Menempatkan umat islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia

b)    Mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman

c)    Ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya

Program-program MIAI untuk mendukung tugasnya bersifat sosio-religius. Secara khusus program-program itu akan diwujudkan melalui rencana sebagai berikut:

a)    Pembangunan masjid agung di Jakarta

b)    Mendirikan universitas

c)    Membentuk baitul mal untuk membiayai perjuangan dakwah Islam dan bukan untuk membantu Jepang. Baitul mal berkembang pesat sampai ke daerah-daerah.

d)    Menerbitkan majalah Soeara MIAI sebagai sarana dakwah dan komunikasi

Dalam perkembangannya, MIAI sulit dikendalikan Jepang. MIAI tidak berkoodinasi dengan shumubu (kantor urusan agama bentukan Jepang) ketika menjalankan baitul mal. MIAI dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Masyumi disahkan oleh gunseikan pada 22 November 1943. Kepengurusan Masyumi didukung oleh dua organisasi besar yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Masyumi diketuai oleh KH Hasyim Asyhari. Dalam perkembangannya, Masyumi menolak pelaksanaan budaya Jepang yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Masyumi menolak budaya seikeirei. Akhirnya Jepang memberikan kebebasan orang islam untuk tidak melaksanakn seikeirei.

                   5)      Seinendan

Organisasi seinendan ini berdiri tanggal 9 Maret 1943. Pada tanggal 29 April 1943 diresmikan seinendan sebagai organisasi pemuda. Anggotanya para pemuda berumur 14-22 tahun. Merupakan organisasi semimiliter. Tujuannya mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah air Indonesia dengan kekuatan sendiri. Pada perkembangannya, seinenden dipersiapkan sebagai cadangan guna mendukung Jepang di Perang Asia Timur Raya.

Tahun 1944 pemerintah Jepang membentuk Josyi Sienendan (seinendan putri). Pemimpin seinendan adalah Naimubu Bunkyoku (Departemen Urusan Dalam Negeri bagian Pengajaran, Olahraga, dan Seinendan)

                   6)      Keibodan

Keibodan atau Korps Kewaspadaan merupakan organisasi semimiliter yang anggotanya adalah pemuda berusia 25-35 tahun. Tujuan pembentukan keibodan adalah membantu polisi Jepang, seperti mengamakan desa dan mengatur lalu lintas.

Organisasi keibodan didirikan di seluruh daerah Indonesia. Di Sumatera dikelan dengan Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo Konan Kokokudan/Sameo Konen Kokokudan. Untuk etnik Tionghoa Jepang membentuk keibodan dengan nama Kakyo Keibotai.

                   7)      Fujinkai

Fujinkai atau perhimpunan wanita merupakan organisasi semimiliter Jepang yang beranggotakan para wanita yang dibentuk pada Agustus 1943. Pembentukan fujinkai diprakarsai oleh istri pegawai daerah. Tugas utama fujinkai adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. Fujinkai dilatih militer sederhana, bahkan tahun 1944 dibentuk “Pasukan Srikandi” guna membantu perang melawan sekutu.

                   8)      Heiho

Heiho adalah kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan pemuda Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut.

Syarat menjadi anggota Heiho adalah :

a)    Usia 18 – 25 tahun

b)    Berbadan sehat

c)    Berkelakuan bail

d)    Pendidikan minimal sekolah dasar

Anggota Heiho mendapatkan latihan militer agar mampu menggantikan prajurit Jepang dalam peperangan, latihan berupa menggunakan senjata, mengemudi. Tidak satupun anggota Heiho berpangkat perwira.

                   9)      Pembela Tanah Air (Peta)

PETA dibentuk tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei No 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16, Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai Tentara Sukarela. Pembentukan PETA diawali oleh surat Raden Gatot Mangkupraja kepada Gunseiken (kepala pemerintahan militer Jepang) pada bulan September 1943.

Keanggotaan Peta dibedakan dalam lima pangkat berbeda yaitu sebagai berikut:

a)    Daidanco (komandan batalyon) dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat yang terkemuka

b)    Chudanco (komando kompi) dipilih dari mereka yang bekerja tetapi belum memiliki jabatan yang tinggi seperti guru dan juru tulis

c)    Shodanco (komandan pleton) dipilih dari para pelajar sekolah lanjutan pertama dan atas

d)    Budanco (komandan regu) dipilih dari pelajar sekolah dasar

e)    Giyuhei (prajurit sukarela) dipilih dari pemuda yang belum pernah bersekolah.

Sumber:
1.  Ringgo Rahata dkk. 2019. Sejarah untuk SMA/MA: Peminatan ilmu-ilmu sosial(Pegangan Guru). Yogyakarta, PT Intan Pariwara.
2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. Sejarah Indonesia Kelas XI Semester 2. (edisi Revisi). Jakarta
3. https://blog.ruangguru.com/kehidupan-bangsa-indonesia-masa-pendudukan-jepang 
4. https://blog.ruangguru.com/organisasi-militer-jepang-yang-didirikan-di-indonesia