1.
Pemerintahan
Sebelum agama Islam masuk
ke Indonesia, agama Hindu-Buddha telah memengaruhi sistem pemerintahan
kerajaan-kerajaan di Indonesia. Seiring berkembangnya Islam, kerajaan-kerajaan
bercorak Hindu-Buddha mengalami kemunduran sehingga perananannya digantikan
oleh kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Raja memiliki peran penting dalam
peroses penyebaran agama Islam di Indonesia. Ketika seorang raja menyatakan
diri sebagai penganut agama Islam, masyarakat akan mengikuti rajanya sehingga
agama Islam dapat berkembang lebih mudah.
Pada masa kerajaan Islam,
istilah-istilah Arab mulai digunakan dalam pemerintahan. Misalnya, penyebutan
kerajaan berubah menjadi kesultanaan atau kesunanan, begitu pula gelar raja
berganti menjadi sultan atau sunan. Sultan dan sunan tidak hanya berperan
sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga merangkap sebagai pemimpin agama.
Sultan dianggap sebagai wakil Tuhan (Khalifatullah)
di dunia. Dalam menjalankan pemerintahannya, sultan dibantu oleh pejabat
kerajaan. Setiap kerajaan memiliki perbedaan dalam menyebut pejabatnya. Sebutan
jabatan kerajaan Islam seperti menteri, perdana menteri, panglima, laksamana,
dan syahbandar masih digunakan hingga saat ini.
Dalam menjalankan pemerintahannya,
sultan juga dibantu lembaga penasehat yang dikenal dengan majelis ulama.
Sebagai contoh Wali Sanga merupakan majelis ulama yang membantu pemerintahan
kerajaan Demak. Pada saat ini Indonesia memiliki majelis ulama yang disebut
Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Beberapa kerajaan Islam mampu bertahan hingga kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka dan menjadi negara republik, kepala pemerintahan di jabat oleh seorang presiden. Kerajaan-kerajaan yang masih bertahan, seperti Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Pada masa kini fungsi kerajaan tersebut tidak bersifat politis. Akan tetapi, lebih sebagai etnititas budaya yang keberadaannya dilindungi secara hukum.
