Perjuangan melawan Agresi dan Penegakan Kedaulatan NKRI

 

A.   Perjuangan menghadapi Agresi

1)    Agresi Militer Belanda

Belanda memiliki tafsir berbeda mengenai status kemerdekaan RI dalam perundingan Linggajati. Oleh karena itu, Belanda menilai perlu melakukan agresi militer yang dimulai pada 21 Juli 1947.

a)    Agresi Militer Belanda I

Agresi Militer Belanda I dimulai pada 20 Juli 1947. Dalam agresi militer ini, Belanda menggunakan kode Operatie Product. Dengan kode operasi tersebut, Belanda berhasil menerobos daerah-daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Sumatra, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tujuan Belanda menyerang daerah-daerah tersebut adalah merebut daerah-daerah perkebunan dan sumber daya alam, terutama minyak. Di Sumatera  Timur Belanda berhasil merebut perkebunan tembakau. Di Jawa Tengah, belanda menguasai seluruh wilayah pantai utara. Di Jawa Timur, Belanda merebut perkebunan tebu dan pabrik gula.

Dalam agresi militer I Belanda mengerahkan Korps Speciaale Troepen (KST) dibawah pimpinan Westerling dan Pasukan Para I (le para compagnie) di bawah pimpinan Kapten C Sisselaar. Belanda melakukan serangan secar amasif dengan teknologi perang terbaik untuk menggempur kekuatan TNI. Pasukan TNI membalas serangan Belanda dengan menggunakan strategi baru yang disebut wehrkreise yang dijalankan dengan membentuk kantong-kantong perlawanan di daerah kekuasaan Belanda. Strategi ini terbukti efektif dan menyulitkan posisi Belanda.

Dalam perkembangannya, agresi militer yang dlancarkan Belanda mendapatkan kecaman dunia internasional. India dan Australia menyarankan agar konflik Indonesia-Belanda di bicarakan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Tindak lanjut dari agresi militer ini dilanjutkan melalui perundingan Renville.

Masa Pemerintahan Kolonial Belanda (1816-1942)

 A.    Masa Komisaris Jenderal

Berdasarkan hasil Konvensi London, kekuasaan Belanda di Indonesia dipegang oleh komisaris jenderal. Pembentukan komisaris jenderal dilakukan atas saran Pangeran Willem VI. Komisaris Jenderal terdiri atas tiga orang, Cornelis Theodorus Elout, Alexander Gerard Phillip Baron van der Capellen, dan Arnold Ardiaan Buyskes. Tugas pokok komisaris jenderal adalah membangun daerah koloni untuk memberikan keuntungan bagi negeri Belanda. Dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia, komisaris jenderal berpedoman pada undang-undang yang disusun oleh pangeran Willem VI, yaitu Regerings Reglement (RR)

Setibanya di Batavia pada 27 April 1816 ketiga komisaris jenderal melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Raffles. Mereka bersepakat untuk mengarahkan program tanam bebas dan pengenalan pajak bagi masyarakat di Pulau Jawa. Pelaksanaan kebijakan tersebut diserahkan kepada Van der Capellen yang diangkat sebagai gubernur Jenderal di Indonesia sejak 16 Januari 1819. Theodorus Elout dan Ardiaan Buyskes ditarik ke Belanda.

Di bawah pemerintahan Baron van der Capellen terjadi gejolak social politik di Jawa. Kondisi tersebut terjadi karena perubahan aturan persewaan tanah yang dilakukan oleh van der Capellen pada 1823. Perubahan tersebut menyulut Perang Diponegoro tahun 1825 – 1830. Perang Diponegoro mengakibatkan pemerintah Belanda mengeluarkan biaya besar untuk Perang. Bahkan pemerintah Belanda harus menanggung banyak hutang.

Perang Dunia 2 (1941-1954)

Perang Dunia II (1939 ~ 1945)

Negara-negara Fasis

Setelah PD I, muncullah tokoh-tokoh politik baru di Eropa dan tempat lainnya yang membuat stabilitas dunia goyah . Muncul gejala ultranasionalisme à perasaan kebangsaan yang berlebihan. Fasisme yaitu paham golongan nasionalis ekstrim yang menganjurkan dijalankan kekuasaan pemerintahan otoriter/dictator. Negara Fasis mementingkan negara diatas segalanya

Negara-negara fasis:

a)     Italia

•      Dipimpin oleh Benito Musolini pada tahun 1919 dengan mendirikan Fascis.

•      Partai ini menganggap Italia sebagai warisan Romawi yang jaya

b)     Jerman

•      Dipimpin oleh Adolf Hitler dengan mendirikan Partai National Sozialistiche Deutsche Arbeiter Partij atau lebih dikenal dengan NAZI

•      Hitler mengumandangkan kegungan ras Arya

c)      Jepang

•      Dipimpin oleh Kaisar Hirohito

•      Pada masa pemerintahannya Jepang menjadi negara industri

•      Latar Belakang Terjadinya PD 2

Perang Dunia 1 (1914-1918)

A.    Latar Belakang Perang Dunia I

Perang Dunia I disebut juga Perang Besar (Great War). Latar Belakang Perang Dunia I dibagi menjadi 2. 

1)      Sebab umum terjadinya Perang Dunia I

a)      Pertentangan antar negara Eropa

Dominasi nnegara-negara Eropa di wilayah Asia dan Asia pada awal abad XX menyebabkan persaingan ekonomi antarnegara Eropa. Persaingan tersebut memicu pecahnya Perang Dunia I. motif persaingan ekonomi berkembang menjadi motif politik. Dalam hal ini negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda berusaha meningkatkan gengsi dengan memperluas tanah jajahan. 

Persaingan juga terjadi antara Italia dan Prancis yang berusaha menguasai wilayah Afrika Utara, Austria dan Rusia memperebutkan Balkan, sedangkan JErman dan Inggris memperebutkan wilayah Timur Tengah. Selain itu, beberapa negara di Eropa bersaing untuk menjadi negara industri terbesar di Eropa. Revolusi Industri di Inggris pada abad XVIII telah mengubah pemikiran negara-negara di Eropa untuk mengembangkan perindustriannya.

Gambar 1: Peta pembagian kekuatan negara-negara Eropa

Sumber: wawasansejarah.com

Revolusi Tiongkok (Cina)

 Latar belakang terjadinya Revolusi Tiongkok disebabkan dari faktor internal negara Tiongkok dan faktor eksternal. Ini dia penyebab-penyebabnya:

A.    Perlawanan Atas Dominasi Asing

1)      Perang Candu I dan II

Kedatangan bangsa-bangsa Barat mulanya diawali dengan perdagangan. Ketika bangsa Barat melakukan pelayaran ke Nusantara, tujuan utama mereka adalah rempah-rempah. Keadaan ini berbeda dengan Tiongkok, karena yang menjadi komoditi adalah opium (candu). Komoditas ini dipilih karena mendatangkan keuntungan yang besar bagi Inggris. Sebetulnya, mengonsumsi bahan ini telah dilarang oleh Kaisar karena menimbulkan dampak yang buruk. Meski begitu, pihak Inggris tetap memaksa untuk memperjualbelikan komoditas ini. Akhirnya, Kaisar memutuskan untuk menghentikan perdagangan tidak sehat itu.

Akibat larangan tersebut, Inggris memberi perlawanan dengan mengirim armada angkatan laut dan berhasil menguasai kota pelabuhan Hongkong, Kanton, Xiamen, Ningbo, Fuzhou, dan Shanghai. Tiongkok-pun terpaksa mengakui keunggulan Inggris dengan menandatangani Perjanjian Nanking pada 1842. Isi Perjanjian Nanking antaralain lima pelabuhan Cina dibuka untuk perdagangan bangsa asing (disebut Treaty Port), Inggris memperoleh wilayah Hongkong dan Inggris memperoleh hak ekstrateritorial. Hak ekstrateritorial adalah hak untuk hidup di bawah hukum Negara asalnya. Kesepakatan ini mengurangi kedaulatan Cina. Perjanjian Nanking menandai pembukaan Cina bagi dunia luar.