Masa Pemerintahan Republik Bataaf (1800-1811)

 Revolusi Prancis yang berlangsung pada abad XVIII memengaruhi situasi politik dan pemerintahan di Eropa termasuk Belanda. Pengaruh revolusi Prancis di Nelanda mulai terlihat pada tahun 1795. Pada masa itu muncul kelompok yang disebutt kaum patriot yang menghendaki adanya perubahan dalam pemerintahan Kerajaan Belanda. Mereka menginginkan Belanda menjadi Negara kesatuan. Pada tahun yang sama Prancis berhasil menguasai Belanda. Akibatnya, Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Prancis membentuk pemerintahan baru di Belanda dengan membentuk Republik Bataaf.

Republic Bataaf dipimpin oleh Loius Napoleon, adik Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik di negeri Belanda ini memengaruhi kondisi politik di Hindia Belanda. Pemerintahan di Hindia Belanda berada di bawah republic Bataaf.

1.    Pemerintahan Daendels (1808 – 1811)

Gambar 1: Herman Willem Daendels

Sumber: en.wikipedia.org

Herman Willem Daendels merupakan gubernur jenderal pertama Belanda di Hindia Belanda. Daendels ditunjuk oleh Loius Napoleon. Ia bertugas menjalankan kekuasaan dan pemerintahan Kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Daendels merupakan salah satu patriot Belanda yang terpengaruh semangat Revolusi Prancis. Daendels berusaha menghapuskan praktik feodalisme untuk menciptakan masyarakat yang dinamis. Kebijakan-kebijakan Daendels selama di Hindia Belanda mencakup bidang-bidang berikut:

a.    Bidang pertahanan dan keamanan. (Mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris)

·         Membangun benteng-benteng pertahanan baru

·         Membangun pelabuhan militer (pangkalan angkatan laut) di Ujung Kulon, Merak, dan Surabaya

·         Memperbanyak jumlah pasukan perang

·         Membangun jalan raya dari Anyer – Panarukan sepanjang 1.000 km yang dikenal dengan Groote Post-weg atau Jalan Raya Pos Daendels.

·         Membangun kembali armada pertahanan di Surabaya dan Batavia

b.    Bidang Politik dan Pemerintahan

Daendels merupakan pemimpin yang otoriter dengan pemerintahan bersifat sentralistik. Seluruh unsur birokrasi di daerah berada dibawah pengawasan pusat. Daendels juga mengganti system pemerintahan baru melalui kebikakan berikut

·         Membentuk sekretariat Negara untuk membereskan masalah administrasi

·         Membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya

·         Memindahkan pusat pemerintahand ari Batavia ke Weltevreden

·         Mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi kepentingan Belanda dan mengangkat raja-raja baru yang sesuai dengan keinginan Belanda, misalnya Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta

·         Merombak system feudal dan menggantinya dengan system pemerintahan Barat modern. Tindakan Daendels antaralain dengan membatasi kekuasaan raja-raja local; mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah; serta menghapus Kerajaan  Banten dan Cirebon

·         Mengangkat penguasa daerah sebagai pegawai pemerintah colonial

·         Membagi pulau Jawa kedalam 9 keresidenan (residentie). Setiap keresidenan dibagi menjadi beberapa kabupaten (regentschap)

·         Merombak provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi lima prefektur (wilayah yang memiliki otoritas)

c.    Bidang Peradilan

Kebijakan Daendels dalam bidang peradilan dilakukan untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarkaat. Kebijakan bidang peradilan sebagai berikut:

·         Membagi tiga jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang-orang Belanda dan Eropa; peradilan untuk orang-orang Timur Asing; serta peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan pribumi dibentuk di setiap prefektur yang ada di Jawa seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya

·         Membuat peraturan untuk pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi diberlakukan untuk semua golongan, termasuk orang-orang Eropa dan orang-orang Timur Asing.

d.    Bidang Ekonomi

Kebijakan ekonomi ditujukan untuk memperbaiki keuangan pemerintah Belanda akibat kebangkrutan yang dialami VOC. Kebijakan tersebut sebagai berikut:

·         Mengeluarkan uang kertas

·         Membentuk Dewan Pengawas Keuangan (DPK)

·         Menjual tanah-tanah kepada pihak swasta atau partikelir (Tionghoa dan Arab)

·         Melakukan pemungutan pajak-pajak swasta

·         Menerapkan penyerahan wajib berupa hasil bumi

Kesalahan terbesar Daendels ketika menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda adalah menjual tanah kepada pihak swasta dan hasil penjualan tersebut digunakan Daendels untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, pemerntah Belanda menarik Daendels dari jabatannya.

2.    Pemerintahan Janssens (1811)

Setelah Daendels ditarik dari jabatannya, Louis Napoleon menunjuk Jan Willem Janssens. Janssens pernah menjabat sebagai gubernur jenderal di wilayah Tanjung Harapan pada 1802 – 1806. Gubernur jenderal Janssens berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan Daendels. Akan tetapi, dalam menjalankan pemerintahannya, Janssens tidak memiliki kecapakan seperti yang diharapkan Belanda. 

Gambar 2: Jan Willem Janssens

Sumber: id.wikipedia.org

Janssens tidak mampu menahan serangan Inggris. Inggris mengawali serangan ke Jawa dengan mengerahkan armada sebanyak enam puluh buah kapal ke perairan Batavia pada 4 Agustus 1811. Pada 28 Agustus 1811 Inggris berhasil menduduki Batavia. Janssens melarikan diri ke Semarang tetapi akhirnya menyerah pada Inggris. Pengakuan kekalahan Belanda kepada Inggris ini terjadi di Tuntang, Salatiga, pada 18 September 1811 yang ditandai dengan penandatanganan Kapitulasi Tuntang. Isi Kapitulasi Tuntang sebagai berikut:

a.    Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris

b.    Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris

c. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. 

Baca Juga: Perkembangan Kolonialisme Inggris di Indonesia

Daftar Bacaan

1.    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017. Sejarah Indonesia untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1. Jakarta, Kemendikbud.

2.    I Wayan Badrika. 2006. Sejarah untuk SMA kelas XI Program Ilmu Sosial. Jakarta.Penerbit Erlangga

3.    Magdalia Alfian dkk. 2007. Sejarah untuk SMA dan MA kelas XI Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta. ESIS

4.    Magdalia Alfian dkk. 2007. Sejarah untuk SMA dan MA kelas XI Program Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta. ESIS

5.    Ringo Rahata dkk. 2019. Pegangan Guru; PR Sejarah Indonesia Buku SMA/MA/SMK/MAK kelas XI semester 1. Yogyakarta. PT Intan Pariwara

6.    Danik Isnaini dan Sri Pujiani. 2020. Pegangan Guru; PR Sejarah Indonesia Buku SMA/MA/SMK/MAK kelas XI semester 1. Yogyakarta. PT Intan Pariwara