Ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menimbulkan kekhawatiran di negara-negara dunia ketiga. Sebagai negara dunia ketiga sekaligus negara yang baru lahir pasca perang dunia ke-2, indonesia merupakan salah satu sasaran perebutan pengaruh oleh dua kekuatan besar tersebut. Amerika Serikat berupaya menyebarkan pengaruh ideologi kapitalis, sedangkan Uni Soviet mengenalkan ideologi komunis kepada Indonesia. Meskipun demikian, indonesia berusaha untuk tidak terpengaruh dan bersikap netral. Indonesia tetap Memegang teguh politik bebas aktif, yaitu tidak memihak blok manapun dan aktif dalam berbagai upaya mewujudkan perdamaian dunia. Upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia tersebut ditunjukkan Indonesia dengan beberapa peran aktif berikut
1. Aktif Dalam Gerakan Non Blok (GNB)
Gerakan Non-Blok (GNB) merupakan organisasi yang dibentuk oleh negara-negara dunia ketiga pada masa perang dingin. Melalui organisasi ini negara-negara dunia ketiga berupaya bersikap netral dan tidak memihak salah satu blok yang berkuasa. Pembentukan organisasi ini juga tidak bermaksud menjadi blok/ kekuatan baru dalam perang dingin.
a. Pemrakarsa Gerakan Non-Blok
Perdana Menteri Jawaharlal Nehru (India), Presiden Gamal Abdul Nasser(Mesir) presiden Kwame Nkrumah(Ghana), presiden Soekarno (Indonesia), dan Presiden Yosep Broz Tito(Yugoslavia) merupakan pemrakarsa gerakan non-blok (GNB) atau Non Aligned Movement (NAM). Pembentukan organisasi ini tidak lepas dari Konferensi Asia Afrika(KAA) di Bandung pada 1955.
Dalam KAA dihasilkan dasar sila Bandung (Bandung Declaration) dan semangat Bandung. Dasasila Bandung dan Semangat Bandung menjadi landasan pemikiran para peserta KAA untuk bergabung dalam suatu ikatan bernama Gerakan Non Blok. Selanjutnya, pembentukan gerakan non-blok dalam Konferensi Tingkat Tinggi(KTT) yang diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia pada 1961. Dalam KTT Ini kelima tokoh menyepakati pembentukan gerakan non-blok.
Tugas utama pembentukan GNB adalah menghindari persaingan Antara Blok Barat dan Blok Timur. Selain itu, tujuan pembentukan GNB sebagai berikut:
- mengembangkan rasa solidaritas diantara negara anggota dengan jalan membentuk perjuangan negara-negara berkembang dalam mencapai persamaan, kemerdekaan dan kemakmuran
- ikut serta meredakan ketegangan dunia akibat perang dingin yang berlangsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet
- berusaha membendung pengaruh negatif, dari Blok Barat dan Blok Timur ke negara-negara anggota GNB
Pembentukan GNB didasarkan atas asas tertentu yang menjadi landasan kegiatan negara-negara anggota GNB. Asas GNB sebagai berikut:
- GNB bukan suatu blok tersendiri dan tidak tergabung dalam blok yang saling bertentangan
- GNB merupakan wadah perjuangan negara-negara berkembang yang gerakannya tidak pasif
- GNB mendorong perjuangan dekolonisasi di semua tempat, memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, zionisme.
Asas GNB tersebut sesuai prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Kesesuaian tersebut menjadi pemicu semangat dan keaktifan Indonesia dalam GNB. Indonesia berkeyakinan bahwa perdamaian dunia hanya tercipta apabila tidak mendukung fakta militer atau aliansi militer manapun. Selain itu, presiden Soekarno mendukung GNB karena ia sedang menggalang kekuatan negara-negara atau New Emerging Force (Nefos) untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda.
b. Tuan rumah KTT X GNB
Dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri gerakan non-blok di Accra Putra, Ghana pada 4-7 september 1991 indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah atau penyelenggara KTT X GNB. Selanjutnya, kttx GNB berlangsung pada 1 sampai 6 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Peserta yang menghadiri KTT X GNB berjumlah 106 negara. KTT X GNB di Jakarta berhasil merumuskan Jakarta message. Dalam Jakarta message tersebut terkandung visi GNB.
c. Ketua GNB 1992 sampai 1995
Pada 1992 Presiden Soeharto terpilih menjadi ketua GNB periode 1992 sampai 1995. Selama tiga tahun masa kepemimpinan Indonesia, banyak kalangan menyebut GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Melalui Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada organisasi ini. Dalam bidang politik Indonesia turut menyelesaikan berbagai konflik regional seperti konflik di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan.
Dalam bidang ekonomi secara konsisten Indonesia membahas masalah pembangunan dan mengupayakan pemecahan masalah utang luar negeri negara-negara miskin. Upaya tersebut dilakukan pada kesempatan dialog dengan ketua G-7 dan pertemuan tingkat menteri GNB yang diselenggarakan di Jakarta pada Agustus 1994.
2. Aktif dalam ASEAN
Association of Southeast Asian Nation(ASEAN) merupakan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pembentukan ASEAN didorong oleh kesamaan latar belakang kehidupan negara-negara di Asia Tenggara. Adapun kesamaan tersebut adalah:
ASEAN dibentuk setelah berakhirnya konfrontasi Indonesia, Malaysia, dan Filipina berkaitan dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia. ASEAN merupakan organisasi yang menaungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan ASEAN memiliki tujuan sebagai berikut:
- mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan negara-negara di Asia Tenggara
- Meningkatkan stabilitas keamanan regional dan mematuhi prinsip-prinsip piagam PBB
- Meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, politik, administrasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi
- Saling membantu dalam kegiatan pelatihan dan penelitian bidang pendidikan, profesi, teknik, serta administrasi
- Bekerja sama dalam bidang pertanian, industri, perluasan perdagangan, transportasi, dan komunikasi
- Memelihara kerjasama dalam bidang organisasi, baik regional maupun internasional
- Mengadakan pembahasan bersama mengenai permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, khususnya dan kawasan Asia pada umumnya.
Indonesia memiliki peran penting dalam ASEAN. Peran penting Indonesia di ASEAN berhasil membawa nama baik Indonesia dalam pergaulan internasional. Selain itu, Indonesia mampu membawa ASEAN ke arah yang lebih baik. Peran Indonesia di ASEAN sebagai berikut:
1. Pendiri ASEAN
Penandatanganan Deklarasi Bangkok pada 1967 menandai pembentukan ASEAN. Indonesia pun ikut memelopori pembentukan ASEAN bersama empat tokoh lainnya. Tokoh-tokoh pelopor pembentukan ASEAN sebagai berikut.
- Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia.
- Tun Abdul Razak, Pejabat Perdana Menteri, Malaysia.
- S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura.
- Thanat Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand.
- Narsisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina.
Pada awal pembentukannya ASEAN hanya beranggotakan lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Pada perkembangannya negara-negara di kawasan Asia Tenggara tertarik bergabung dalam ASEAN. Hingga saat ini negara anggota ASEAN berjumlah sebelas negara. Negara anggota ASEAN dapat Anda perhatikan pada tabel berikut.
Tabel 1. Negara-negara anggota ASEAN
No |
Nama Negara |
Tanggal Masuk |
1. |
Indonesia |
8 Agustus
1967 |
2 |
Malaysia |
8 Agustus
1967 |
3 |
Singapura |
8 Agustus
1967 |
4 |
Thailand |
8 Agustus
1967 |
5 |
Filipina |
8 Agustus
1967 |
6 |
Brunei
Darussalam |
8 Januari
1984 |
7 |
Vietnam |
8 Juli 1995 |
8 |
Laos |
23 Juli
1997 |
9 |
Myanmar |
23 Juli
1997 |
10 |
Kamboja |
30 April
1999 |
11 |
Timor Leste |
11 November
2022 |
Timor Leste yang secara geografis terletak di wilayah Asia Tenggara secara resmi telah mendaftarkan diri sebagai anggota ASEAN pada tahun 2011. Indonesia merupakan negara pertama yang menyatakan setuju untuk menerima Timor Leste sebagai anggota ASEAN. Selain Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina menyetujui Timor Leste masuk menjadi anggota ASEAN. Sementara itu, beberapa negara lain masih meragukan stabilitas negara Timor Leste. Meskipun hingga kini belum menjadi anggota, Timor Leste sering diikutsertakan dalam berbagai kegiatan ASEAN yang tidak bersifat politik seperti dalam ajang SEA Games sejak 2003. Akhirnya Timor Leste resmi bergabung dan diakui menjadi anggota ASEAN pada saat KTT ASEAN pada 11 November 2022 di Phnom Penh, Kamboja.
2. Perintis Pembentukan ZOPFAN
Pada 27 November 1971 Indonesia menjadi negara pendorong dalam pembentukan Asian Zone for Peace Freedom and Neutrality (ZOPFAN). ZOPFAN merupakan pernyataan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri anggota ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Pembentukan ZOPFAN mendorong anggota ASEAN untuk berkomitmen menjamin stabilitas dan keamanan Asia Tenggara dari campur tangan dan pengaruh blok Barat dan blok Timur selama Perang Dingin. Selain itu, anggota ASEAN akan berusaha memperluas bidang kerja sama.
3. Penyelenggara KTT I ASEAN
Pada 23–24 Februari 1976 Indonesia diberi kepercayaan sebagai penyelenggara pada KTT I ASEAN di Bali. Pada acara tersebut para Menteri Luar Negeri negara-negara di ASEAN menandatangani Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat. Dengan adanya penandatanganan tersebut Sekretariat ASEAN mulai beroperasi sejak 7 Juni 1976 yang berkedudukan di Jakarta.
Pada awalnya Sekretariat ASEAN bertempat di gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Sejak 1981, Sekretariat ASEAN menempati gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta. H.R. Dharsono terpilih menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN I. Terpilihnya H. R. Dharsono menunjukkan Indonesia berperan besar dalam ASEAN.
4. Tuan Rumah ASEAN Ministerial Meeting XVII
Pada Juli 1984 Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah bagi ASEAN Ministerial Meeting XVII. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta. Salah satu hasil ASEAN Ministerial Meeting XVII adalah dicetuskannya kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara sebagai komponen utama ZOPFAN. Adanya kawasan bebas senjata nuklir ini merupakan upaya menangkal perang nuklir selama masa Perang Dingin.
5. Penyelenggara Jakarta Informal Meeting (JIM)
Selama menjadi anggota ASEAN Indonesia sering membantu negara-negara anggota ASEAN lain yang sedang mengalami konflik. Pada 1988 Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM) di Istana Bogor. Pada saat itu Indonesia menjadi penengah konflik antara Vietnam dan Kamboja. Pertemuan tersebut membuka jalan untuk memasuki konferensi perdamaian di Paris pada 1989. Konferensi tersebut disebut International Conference on Kampuchea (ICK) yang berlangsung pada 30–31 Juli 1989. Konflik antara Vietnam dan Kamboja akhirnya menemui titik terang pada 1991 ketika pasukan perdamaian PBB memprakarsai gencatan senjata pihak-pihak yang bertikai.
Istilah kawasan Utara dan Selatan lebih merujuk pada makna ekonomis, bukan geografis. Kawasan Utara merupakan kelompok negara industri maju yang memiliki teknologi canggih serta produksi industri yang selalu meningkat. Meskipun demikian, kawasan Utara tidak memiliki kekayaan alam yang cukup. Kekurangan tersebut dapat diatasi dengan penguasaan teknologi. Kawasan Utara terdiri atas negara-negara di belahan bumi bagian utara seperti Kanada, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman Barat, Italia, dan Jepang.
Kawasan Selatan merupakan kelompok negara yang sedang berkembang atau negara miskin. Secara ekonomis, kawasan Selatan memiliki ekonomi dan penguasaan teknologi yang lemah. Akan tetapi, kawasan Selatan memiliki sumber daya alam melimpah. Kawasan Selatan meliputi negara-negara yang terletak di belahan bumi bagian selatan seperti kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Kondisi perekonomian negara-negara kawasan Selatan yang tidak stabil menyebabkan negara-negara tersebut terlilit utang dengan IMF dan Bank Dunia. Selain itu, kawasan Selatan dipaksa mengikuti model pembangunan negara-negara kawasan Utara. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara kawasan Utara dan Selatan. Untuk menghindari kesenjangan yang makin tajam antara kawasan Utara dan Selatan, diadakan dialog Utara–Selatan yang dimulai sejak konferensi kerja sama ekonomi internasional tingkat menteri pertama di Paris, Prancis pada 1975. Tujuan dialog Utara–Selatan tersebut sebagai berikut.
- Menghormati hubungan antara negara-negara industri (kawasan Utara) dengan negara-negara berkembang (kawasan Selatan).
- Mengikutsertakan negara-negara berkembang dalam perundingan perekonomian dunia.
- Membagi keuntungan secara adil dari diadakannya perdagangan internasional.
Indonesia turut berperan aktif dalam kerja sama kawasan Utara–Selatan. Salah satu peran aktif Indonesia ditunjukkan dengan cara menghidupkan kembali dialog kawasan Utara–Selatan berdasarkan saling ketergantungan yang setara, kesamaan kepentingan dan manfaat, serta tanggung jawab bersama. Keinginan Indonesia menghidupkan kembali dialog tersebut dilatarbelakangi oleh hasil KTT GNB di Jakarta pada 1992.
Salah satu hasil KTT GNB tersebut menyatakan negara-negara GNB akan menyelenggarakan kerja sama antarnegara kawasan Utara–Selatan. Salah satu wujud kerja sama tersebut adalah negara-negara di kawasan Afrika mengirimkan petani atau petugas keluarga berencana ke Indonesia untuk melakukan magang. Oleh karena Indonesia dan negara-negara di kawasan Afrika tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai program magang tersebut, negara maju (kawasan Utara) diharapkan bersedia membiayai pengiriman petani Afrika ke Indonesia.
Sebagai ketua GNB, Presiden Soeharto berupaya membawa rencana kerja sama tersebut dalam dialog KTT G-7 di Tokyo. Akan tetapi, rencana tersebut gagal karena Presiden Soeharto tidak diundang dalam KTT G-7. Sikap negara maju yang mengabaikan niat baik GNB untuk menyampaikan suaranya dalam kesempatan KTT G-7 di Jepang disesalkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Keinginan tersebut merupakan bentuk kepedulian negara-negara anggota GNB terhadap keadaan dunia saat itu. Kelompok G-7 terdiri atas Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang dan Amerika Serikat.
4. Aktif Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina
Pada masa Perang Pingin Palestina dan Israel sudah terlibat konflik yang tidak kunjung usai. Dalam konflik tersebut, Indonesia memberikan perhatian lebih kepada Palestina karena Israel telah mengambil hak kemerdekaan warga Palestina. Selain itu, perhatian Indonesia terhadap Palestina tidak terlepas dari perhatian Palestina yang mendukung kemerdekaan Indonesia dan masalah Irian Barat pada masa revolusi kemerdekaan.
Peran aktif Indonesia dalam menyelesaikan masalah Palestina dan Israel ditunjukkan dengan memberikan dukungan kemerdekaan kepada Palestina dan mengecam tindakan Israel. Wujud dukungan Indonesia terhadap Palestina dapat dilihat dari beberapa peristiwa berikut.
Indonesia terlibat dalam upaya perdamaian Timur Tengah dengan mengirim pasukan Garuda 1 pada 1956. Pada saat itu PBB membentuk pasukan perdamaian Untuk menghentikan perang di Timur Tengah(terusan Suez)
Gambar 3: Pengiriman Pasukan Garuda - Presiden Soekarno menolak Kontingen atlet Israel dalam Asian Games IV 1962 di Indonesia
- Presiden Soekarno dengan lantang menolak keikutsertaan Israel dalam KAA. Mengikutsertakan Israel dalam KAA akan menyinggung perasaan bangsa Arab dan sama saja mengakui penjajahan Israel atas Palestina.
- Indonesia mendukung resolusi majelis umum perserikatan bangsa-bangsa(PBB) nomor 194 tentang isu Palestina. Resolusi ini dikeluarkan pada 11 Desember 1948. Indonesia menyetujui resolusi majelis umum PBB karena memberikan hak-hak atas rakyat Palestina
- Ketika menjabat sebagai ketua umum Gerakan Non Blok, presiden Soeharto mengirim utusan Palestina ke negara-negara arab untuk terlibat langsung dalam Negosiasi negosiasi kemerdekaan Palestina. Keputusan Presiden Soeharto tersebut mendapat dukungan dari Menteri Luar Negeri Palestina Farouk Kaddoumi seusai sidang komite Palestina GNB di Bali.
- Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Indonesia menyatakan akan membantu Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Salah satu bentuk dukungan tersebut ditunjukkan dengan mengirimkan orang-orang dapat menyuarakan pendapatnya seperti menteri luar negeri Indonesia Marty Natalegawa. Selain itu, indonesia mempunyai kedudukan penting dalam dewan keamanan pBB pada sidang umum 16 Oktober 2006 sehingga isu kemerdekaan menjadi perhatian seluruh dunia.
- Indonesia ikut aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina seperti dalam pertemuan gerakan non-blok yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali pada 25 mei 2011
- Indonesia menjadi fasilitator bagi negara-negara yang dianggap middle power di Timur Tengah oleh Palestina, seperti Afrika Selatan, Brazil, India, serta Indonesia sendiri sebagai tuan rumah pertemuan tersebut. Pertemuan ini dilaksanakan pada 31 Mei 2010 di Jakarta. Pertemuan ini membicarakan tentang kemajuan dan kesiapan Palestina jika merdeka, mulai dari pembangunan hingga peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
- Pada 2011 Indonesia berjanji akan membantu Palestina dalam hal financial assistance sebesar 20 miliar rupiah untuk pembangunan rumah sakit di Gaza. Pada pertemuan 22 Oktober 2011 di Istana Negara berupa MoU (Memorandum of Understanding) antara Indonesia dan Palestina telah disepakati. MoU tersebut antara lain berisi kerjasama teknis untuk pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri Palestina mengenai pendidikan, pelatihan, serta kerjasama di bidang hubungan diplomatik
- Presiden Joko Widodo mengecam keras pengakuan Donald Trump (presiden Amerika Serikat) terkait Yerusalem sebagai ibukota negara Israel. Dalam pidatonya di Istana Bogor pada 7 Desember 2017, presiden Joko Widodo meminta Amerika Serikat mempertimbangkan ulang keputusan mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Selain itu, presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Hingga saat ini Indonesia turut aktif dalam menyelesaikan permasalahan Palestina dan Israel. Sebagai generasi penerus hendaknya kamu senantiasa meneladani tokoh-tokoh bangsa konsep terhadap kondisi negara lain yang sedang mengalami konflik. Peran aktif Indonesia di berbagai organisasi regional ataupun internasional pada masa perang dingin menunjukkan tanggung jawab Indonesia sebagai warga dunia yang menjunjung tinggi perdamaian. Sikap Indonesia tersebut membuktikan peran aktif dan kontribusi Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian dunia
SUMBER:
1. Peran Indonesia dalam Kerja Sama Kawasan Utara–Selatan
3. ________, 2014. Sejarah Indonesia Kelas XII Semester 1 Untuk SMA/MA/SMK/MAK. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Poesponegoro, Marwati Djoenet (dkk). 1993. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka
5. Danik Isnaini dkk (2022). Buku Interaktif Sejarah Untuk SMA/MA Kelas XII. Yogyakarta. PT Intan Pariwara
6. Yuli Nurhanisah, 2023. 11 Negara Anggota ASEAN. Indonesiabaik.id
No comments:
Post a Comment