Pengakuan PBB terhadap Kemerdekaan Indonesia

 Pada masa awal kemerdekaan sejumlah diplomat Indonesia menjadikan PBB sebagai forum utama untuk menghimpun dukungan internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Berbagai upaya agar PBB mendukung Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedatlatan. 

A.  Upaya Diplomat Indonesia dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia di Forum PBB

1. Agus Salim

   Peran Agus Salim dalam bidang diplomasi berawal saat ia di percaya menjadi perwakilan Indonesia dalam perundingan Pendahulu di Jakarta pada 23 Oktober 1945 yang membahas konflik Indonesia-Belanda. Agus Salim beradu argumen dengan Belanda menyangkut

 

Gambar 1: Agus Salim (Sumber: https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/) 

 

Indonesia yang menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Agus Salim menyanggah pernyataan tersebut dengan memaparkan fakta bahwa Belanda sudah kalah dalam perang dan menyerah kepada Jepang pada 1942. 

    Pada April 1947 Agus Salim diberi kepercayaan memimpin misi diplomasi Indonesia di negara-negara Timur Tengah. Dalam misi tersebut, Agus Salim berupaya menggalang dukungan negara-negara Timur Tengah atas kedaulatan Indonesia oleh Mesir, Suriah, Irak, Afganistan, dan Arab Saudi. 

      Upaya Agus Salim memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indoensia mencapai titik puncak pada Agustus 1947. Agus Salim ditunjuk sebagai salah satu delegasi Indonesia untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di New York. Agenda tersebut adalah pembahasan  masalah Agresi Militer Belanda I di Indonesia. Agus Salim menyampaikan pidato yang membuat pandangan dunia khususnya bangsa Barat berubah. Negara-negara Barat mulai mendukung dan menunjukkan simpatinya terhadap kedaulatan Indonesia. 

2. Sutan Sjahrir 

    Pada 14 November 1945 Sutan Sjahrir ditunjung menjadi perdana menteri pertama di Indonesia. Sutan Sjahrir juga merangkap jabatan sebagai mentri luar negeri. Sutan Sjahrir menjalankan diplomasi saat terjadinya Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947. Saat Belanda memblokade Indonesia dari dunia, Sutan Sjahrir berhasil meloloskan diri ke India untuk menghadiri Inter-Asian Relations Conference. Dalam konfrensi yang diadakan pada 23 Maret hingga 2 April 1947, Sutan Sjahrir menggalang simpati negara-negara Asia. Sutan Sjahrir juga ditunjuk sebagai delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Agustus 1947 di Lake Success, Amerika Serikat. 

Gambar 2: Sutan Sjahrir (Sumber: voi.id)

      Perjuangan Sutan Sjahrir dalam forum PBB mendapat tanggapan sinis dari Menteri Luar Negeri Belanda, E.N van Kleffens. Sikap sinis tersebut dilawan Sutan Sjahrir dengan memaparkan fakta bahwa Indonesia sudah memiliki kelengkapan negara yang sah seperti pemerintahan, wilayah, dan tentara.Keberanian Sutan Sjahrir dalam forum PBB membuka mata dunia. Bahkan dalam surat kabar The New York Herald Tribune mengulas pidato Sutan Sjahrir sebagai salah satu pernyataan paling mengesankan di Lake Success (one of the most moving statements ever heard at Lake Success).

      Setelah tidak lagi menjabat sebagai perdana menteri, Sutan Sjahrir diutus menjadi perwakilan Indonesia. Ia mendapat jabatan khusus yang disebut dengan "Duta Besar Keliling Republik Indonesia". Bahkan dalam beberapa kesempatan Sutan Sjahrir mampu mematahkan arogansi perwakilan Belanda yang bersikukuh untuk tidak mengakui keberadaab negara Indonesia. Perjuangan Sutan Sjahrir mendapat respon positif setelah banyak negara anggota PBB yang mendukung kedaulatan Indonesia. 

3. Soemitro Djojohadikusumo

    Soemitro Djojohadikusumo merupakan salah seorang ekonom andal Indonesia. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, Soemitro Djojohadikusumo menyumbangkan peran penting dalam menegakkan kedaulatan. Perjuangan Soemitro Djojohadikusumo dimulai saat ia menempuh pendidikan di Belanda. Saat itu tersiar berita tentang memanasnya hubungan Indonesia-Belanda. Bahkan, permasalahan tersebut dibahas secara khusus dalam sidang PBB di London tahun 1946. Mendengar berita itu,Soemitro Djojohadikusumo membulatkan tekad kembali ke Indonesia untuk membantu perjuangan pengakuan kedaulatan Indonesia.

     

Gambar 3: Soemitro Djojohadikusumo (Sumber: SINDOnews.com)

    Setiba di Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo ditunjuk menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success. Amerika Serikat pada Agustus 1947. Bersama Sutan Sjahrir, Agus Salim, Charles Tambu, dan Soedjatmoko, ia menghimpun perhatian PBB untuk membantu menuntaskan konflik Indonesia-Belanda. Perjuangan delegasi Indonesia membuahkan hasil setelah PBB mengeluarkan resolusi sebagai berikut:

1. mengajak Indonesia dan Belanda untuk menghentikan aksi tembak-menembak
2. meminta Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan pertikaian melalui badan perwasitan (arbitrase)
3. mengharapkan Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan konflik dengan cara-cara damai. 

   Menindaklanjuti resolusi PBB, Soemitro Djojohadikusumo menjelaskan satu-satunya cara untuk menuntaskan konflik Indonesia-Belanda adalah membentuk komisi pengawasan perdamaian. Soemitro Djojohadikusumo juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerima usul Australia terkait penarikan pasukan Belanda di wilayah Indonesia. Pernyataan Soemitro Djojohadikusumo mendapat dukungan dari delegasi negara lain seperti Amerika Serikat, Brasil, Kolombia, Polandia, Ukraina, dan Suriah. Akan tetapi, usulan tersebut di-veto oleh Prancis karena dianggap hanya menguntungkan bagi Indonesia. 

4. Lambertus Nicodemus Palar

    Lambertus Nicodemus Palar merupakan sosok penting bagi bangsa Indonesia dalam perjuangan diplomasi di PBB. Tokoh asal Minahasa ini memulai kiprahnya saat menuntut ilmu ke Amsterdam Universiteit, Belanda jurusan sosiologi-ekonomi. Pada 1930 Lambertus Nicodemus Palar bergabung dengan Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda (SDAP) dan terpilih menjadi anggota majelis parlemen (Tweede Kamer). Dalam partai tersebut, ia dijuluki "Juru Penerang yang tak Kenal Lelah". 

 

Gambar 4: L N Palar (Sumber: Wikipedia.com)

    Saat Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda I pada Juli 1947, Lambertus Nicodemus Palar mulai menyuarakan kegusarannya. Ia menganggap Belanda mengganggu kedaulatan bangsanya yang telah merdeka. Akan tetapi, sebagian besar anggota SDAP mengabaikan pernyataan Lambertus Nicodemus Palar dan lebih memilih berpihak kepada Belanda. Sebagai bentuk protes, Lambertus Nicodemus Palar mengundurkan diri dari SDAP dan memutuskan kembali ke Indonesia. 

 

    Setiba di Indonesia, Lambertus Nicodemus Palar mendapat tugas dari pemerintah Indoensia untuk mendirikan pemerintah Indonesia di pengasingan yang berkedudukan di India. Pasca-agresi Militer Belanda I presiden Soekarno menunjuk Lambertus Nicodemus Palar menjadi juru bicara Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Amanat Presiden Soekarno tersebut ditinjaklanjuti oleh Lambertus Nicodemus Palar dengan membuka kantor perwakilan Republik Indonesia di New York. Di kantornya Lambertus Nicodemus Palar gencar menghimpun dukungan dari negara-negara anggota PBB terhadap pengakuan kedaulatan Indonesia. 

 

    Lambertus Nicodemus Palar kembali terlibat dalam perjuangan diplomasi Indonesia saat Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II pada 1948. Pada 22 Desember 1948 diadakan sidang di Dewan Keamanan PBB.    Dalam sidang tersebut terjadi perdebatan sengit antara  J.H. van Royen dan Lambertus Nicodemus Palar. Dalam pidatonnya, L.N Palar berupaya meredam argumentasi J.H van Royen sebagai perwakilan Belanda di PBB. L.N Palar menceritakan situasi terakhir di Indonesia terutama Yogyakarta. Dihadapan sidang Dewan Kemanan PBB L.N Palar menyampaikan pidato yang mengkritik pedas Belanda. Dalam pidato tersebut L.N Palar menyamakan Agresi Militer Belanda II dengan peristiwa-peristiwa penyerangan Jepang atas Pearl Harbour. 

 

    Pidato yang disampaikan L.N Palar dalam sidang tersebut berhasil menarik simpati dan dukungan dunia internasional bagi Indonesia. Pemerintah Belanda mendapat kecamanan dan tekanan atas tindakannya terhadap bangsa Indonesia. Posisi Belanda pun makin tersudut dan dipaksa menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda melalui meja perundingan. 

B. Peran PBB dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia 

        Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang dijadikan forum untuk memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Sebagai lembaga netral, PBB dianggap sebagai sarana paling tepat untuk menghimpun dukungan internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Peran PBB dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia terwujud melalui pembentukan dua komisi, yaitu KTN dan UNCI. 

1. Peran PBB melalui Komisi Tiga Negara (KTN)

    Peristiwa Agresi Militer Belanda I di Indonesia pada 24 Juli 1947 mendapat reaksi keras dari dunia internasional. Delegasi India dan Australia di PBB mengajukan resolusi agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut mendapat tanggapan positif dengan menjadikan masalah Indonesia sebagai salah satu agenda pembicaraan dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Pada 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Jasa Baik (Commitee of Good Office) yang dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN). Tugas utama KTN adalah menyelesaikan konflik Indonesia–Belanda melalui cara-cara damai.

    Komisi ini memiliki anggota sebagai berikut.

• Australia diwakili Richard Kirby. Australia dipilih mewakili kepentingan Indonesia.
• Belgia diwakili Paul van Zeeland. Belgia dipilih mewakili kepentingan Belanda.
• Amerika Serikat dipilih Australia dan Belgia sebagai pihak netral. Wakil Amerika Serikat dalam KTN adalah Frank Graham.

2. Peran PBB melalui UNCI

    Pada 19 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II. Peristiwa tersebut mendorong dunia internasional mengecam tindakan tersebut. Birma (Myanmar) dan India kemudian memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia di New Delhi pada 20–23 Januari 1949. Konferensi yang dihadiri sejumlah negara Asia dan Afrika serta Australia ini menghasilkan resolusi yang disampaikan kepada PBB. Keesokan harinya Dewan Keamanan PBB melakukan sidang untuk membahas resolusi tersebut. Sidang tersebut menyepakati pembentukan United Nations Commisions for Indonesia (UNCI) untuk menggantikan Komisi Tiga Negara. UNCI memiliki beberapa tugas antara lain membantu melancarkan perundingan damai antara Indonesia dan Belanda, mengurus pengembalian dan pemulihan kekuasaan pemerintah Indonesia, serta mengajukan usulan atau rekomendasi kepada Dewan Keamanan PBB guna mencapai kesepakatan damai antara Indonesia dan Belanda.

    Setelah terbentuk, UNCI segera melakukan pembicaraan dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta di pengasingan. Selain itu, UNCI memberikan tekanan kepada Belanda agar menghentikan agresi militer dan mengembalikan para pimpinan Republik Indonesia ke Yogyakarta.

 Sumber:

1. Verelladevanka Adryamarthanino (2021). Pengakuan PBB terhadap Kemerdekaan Indonesia". Tersedia [Online] diakses pada 6 Agustus 2023
2. Trisna Wulandari. (2022) "Peran dan Respons PBB pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia" Tersedia [Online] diakses pada 6 Agustus 2023
3. Danik Isnaini dkk. (2022). Sejarah untuk SMA/MA: Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial Kelas XII. Jakarta, Intan Pariwara