Pemerintahan Kolonial Belanda

Pergantian Pemerintahan VOC ke Pemerintahan Kolonial Belanda

Pelaksanaan Politik Kolonial Liberal

Setelah tanam paksa dihapuskan tahun 1870, pemereintahan Belanda memberlakukan Politik PintuTerbuka (Open Door Policy). Masa ini disebut masa Liberalisme, dimana para pengusah swasta asing selain Belanda diberikan kesempatan untuk menanamkan modalnya di wilayah Hindia Belanda. Dikeluarkan UU Agraria tahun 1870 (Agrarisch Wet) oleh Menteri jajahan Belanda De Waal

Isi dari UU Agraria: 

1. Pribumi diberikan hak memiliki tanah dan menyewakan kepada pengusaha swasta 
2. Pengusaha dapat menyewakan tanah dari gubernemen jangka waktu 75 tahun

Tujuan dari UU Agraria:

1. Memberikan kesempatan dan jaminan kepada swasta asing untuk membuka usaha dalam bidang perkembangan di Indonesia
2. Melindungi hak atas tanah penduduk agar tidak hilang

Pengaruh Politik Pintu Terbuka

1. –Dibangunnya fasilitas perhubungan dan irigasi
2. –Rakyat mengenal sistem upah dengan uang juga mengenal barang-barang ekspor dan impor
3. –Timbulnya pedagang perantara
4. –Industri atau usaha pribumi mati karena pekerjanya banyak yang pindah kerja di perkebunan dan pabrik-pabrik

Akhirnya pada tahun 1900 pemerintah kolonial Belanda menghapuskan kebijakan ekonomi liberal Politik Pintu Terbuka

Pergantian Pemerintahan VOC ke Pemerintahan Kolonial Belanda

•Politik Etis

Akhir abad ke 19, Van Deventer menulis dalam majalah De Gids yang berjudul Een Ereschuld (Hutang Budi). Van Deventer mengatakan bahwa kemakmuran yang dimiliki Belanda merupakan hasil jerih payah penduduk pribumi Indonesia baik melalui tanam paksa, kerja rodi, pajak, maupun bentuk pemaksaan lainnya. Belanda membayar hutang budi dengan melaksanakan Politik Etis (Politik Balas Budi)

Van Deventer

Conrad Theodore van Deventer (1857-1915) dikenal sebagai seorang ahli hukum Belanda dan juga tokoh Politik Etis. Nyonya Van Deventer,  mendirikan Yayasan Kartini, yang dimaksudkan untuk membuka sekolah-sekolah bagi puteri-puteri pribumi tahun 1913. Kebijakan Van Deventer dikenal dengan Trilogi Van Deventer, yang isinya:

–Edukasi (pendidikan)

–Irigasi (pengairan)

–Migrasi(perpindahan penduduk)

Politik Etis ternyata untuk kepentingan Kolonial Belanda (Politik Asosiasi). Antara lain:

–Edukasi untuk mencetak pegawai-pegawai terampil yang bekerja diperusahaan-perusahaan Belanda

–Irigasi untuk mengairi perkebunan-perkebunan Belanda

–Migrasi untuk memperoleh tenaga kuli kontrak, seperti perkebunan tembakau di Deli

Tanpa disadari Belanda, Edukasi telah melahirkan golongan terpelajar yang menyadari nasib bangsana dan mempelopori lahirnya Pergerakan Nasional

Pergantian Pemerintahan VOC ke Pemerintahan Kolonial Belanda

Pengaruh Kebijakan Pemerintahan Kolonial

Politik

1. •Campur tangan Belanda dalam menentukan kebijaksanaan politik negara, seperti dalam pergantian raja, pengangkatan pejabat birokrasi
2. •Perubahan tata kehidupan di kalangan rakyat Indonesia
3. •Menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintahan Belanda
4. •Meruntuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi

Sosial Ekonomi

1. •Rakyat mengenal sistem ekonomi uang, memudahkan bagi pelaksana pemungutan pajak, peningkatan perdagangan hasil bumi, lahirnya buruh upahan
2. •Sistem penyewaan tanah, kerja paksa, pemerasan, penindasan, mengakibatkan kesejahteraaan hidup rakyat semakin merosot sehingga mencapai tingkat kemiskinan yang tinggi

Kebudayaan

1. •Pengaruh kehidupan Barat di lingkungan tradisional semakun luas, seperti pergaulan, gaya hidup, cara berpakaian, bahasa, dan pendidikan barat mulai dikenal di kalangan masyarakat atas
2. •Tradisi di lingkungan penduduk mulai luntur dan hilang, tradisi keagamaan rakyat terancam sehingga merusak nilai-nilai kehidupan tradisional

Pemerintahan kolonial belanda from Suci Mairoza Syarief