Friday, November 13, 2015

Perjuangan Diplomasi dan Agresi Militer

Usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan indonesia
Perundingan Linggarjati
Perundingan dilaksanakan 10 November 1946 di Linggarjati di Cirebon dilangsungkan antara RI dan Belanda Perundingan dihadiri oleh beberapa juru runding:
  1. Inggris – sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killear
  2. Indonesia – diwakili oleh Sultan Syahrir(Ketua), Moh Roem, Mr Susanto Tirtoprojo, Dr A.K Gani
  3. Belandadiwakili oleh Prof Schermerhorn, De Boer, dan Van Pool
Perundingan Linggarjati
  1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura. 
  2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 
  3. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS. 
  4. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth /Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni

Agresi Militer Belanda I
  1. Belanda menganggap perjanjian Linggarjari hanya sebagai alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak
  2. Terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 dengan sasaran beberapa kota di Jawa dan Sumatera
  3. Untuk menghadapi pasukan Belanda yang memiliki persenjataan canggih, TNI membangun Sistem Wehrkreise dan  perang gerilya
Komisi Tiga Negara (KTN)
  1. Amerika Serikat dan Inggris memberikan reaksi negatif terhadap Agresi Militer Belanda
  2. Australian dan India mengajukan masalah Indonesia ke Dewan Keamanan PBB
  3. PBB membentuk KTN untuk mencegah perang berkepanjangan antara Indonesia dan Belanda 
  4. Masing masing negara menunjuk perwakilan. Australia (tunjukan Indonesia), Belgia (tunjukan Belanda), Amerika Serikat
  5. Hasil Komisi Tiga Negara adalah mengadakan perundingan yang akan dilaksanakan di atas kapal perang USS Renville
Perjanjian Renville
Perundingan Renville dilaksanakan di atas geladak kapal USS Renville milik belanda tanggal 17 Januari 1948. Indonesia diwakili oleh PM Amir Syarifuddin. Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo
 Hasil Perundingan Renville:
  1. Penghentian tembak menembak
  2. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia
  3. Wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (Van Mook)
  4. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai RIS terbentuk (Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah yang didudukinya melalui plebisit terlebih dahulu)
  5. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta
  6. Dalam Uni Indonesia  - Belanda, negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan Kerajaan Belanda
Kerugian dari perjanjian Renville
  1. Wilayah Indonesia semakin sempit
  2. Harus meninggalkan markas-markas TNI dan terjadi hijrah besar-besaran
  3. Jatuhnya kabinet Amir Sjarifuddin
  4. Perekonomian Indonesia diblokade secara ketat oleh Belanda
Agresi Militer Belanda II
Belanda melakukan pelanggaran perjanjian dengan melakukan Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948. Aksi dilakukan dengan melakukan penyerangan kepada Yogyakarta. Soekarno memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia(PDRI)


Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Terbentuk karena akibat dari agresi Militer Belanda II. Presiden dan para petinggi negara RI di Yogyakarta membuat kesepakatan yaitu:
  1. Memberikan wewenang kepada Syafruddin Prawiranegara membentuk PDRI
  2. Kepada Maramis, LN. Palar dan Darsono yang sedang berada di India membentuk pemerintahan RI di pengasingan pemerintahan pelarian (Exile Government)
  3. Presiden dan Wapres tetap tinggal di kota
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Terbentuk pada tanggal 19 Desember 1949, berpusat di Bukittinggi. Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II ke Bukittinggi, sehingga PDRI terpaksa menjalankan pemerintahan secara mobile, yaitu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Dari Bukittinggi bergerak menuju HalabanSulikikototinggi Kab Limapuluh Kota – LintauPamusian UngganSilantaiSumpur Kudus – Bidar Alam. Tujuan pembentukan PDRI agar kelangsungan pemerintahan tetap terpelihara, karena pemerintahan pusat tidak dapat melaksanakan kewajibannya. PDRI berhasil memberitahukan ke luar negeri bahwa pemerintahan Indonesia masih ada dan berada di tangan pemerintahan Darurat Republik Indonesia

Serangan Umum 1 Maret 1949
Melalui agresi militer Belanda II, para pemimpin RI berhasil ditawan dan Ibukota Yogyajarta diduduki Belanda. TNI melancarkan serangan tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkol. Soeharto. TNI berhasil memasuki kota Yogyakarta jam 6.00 pagi kemudian jam 12.00 siang terpaksa mundur dr Yogyakarta karena Belanda mendatangkan bantuan penyerangan

Arti penting TNI menguasai Yogyakarta selama 6 jam yaitu:
     
Arti penting bagi bangsa Indonesia:
  • Meningkatkan semangat para TNI yang sedang bergerilya
  • Mendukung diplomasi pemerintah RI
Arti penting terhadap dunia internasional:

  • Menunjukkan pada dunia internasional bahwa TNI masih ada
  • Mematahkan anggapan Belanda bahwa TNI sudah tidak punya arti apa-apa
Perundingan RoemRoyen
Perundingan Indonesia Belanda dibawah UNCI(United Nations Commission for Indonesia) dimulai tanggal 14 April 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem. Delegasi Belanda dipimpin oleh dr. Van Royen. Tercapailah kesepakatan yang dikenal dengan Perjanjian Roem Royen.

Hasil perundingan Roem Royen
  1. Seluruh tentara Belanda harus segera ditarik dari Yogyakarta
  2. Tanggal 29 Juni 1949 TNI memasuki kota setelah Yogyakarta dikosongkan
  3. Setelah Yogyakarta dikuasai TNI maka Presiden dan Wapres tanggal 6 Juli 1949 kembali ke Yogyakarta
  4. PDRI mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada pemerintah RI di Yogyakarta
Konferensi Inter Indonesia
Sebagai persiapan RI menghadapi KMB dengan cara mengadakan Konferensi bersama BFO.
Tujuan à untuk menyatukan pendapat dalam KMB dengan keputusan:
  1. Pembentukan Negara Indonesia Serikat
  2. Dibentuknya Uni Indonesia Belanda
  3. APRIS adalah Angkatan Perang Nasional
Konferensi Meja Bundar
Dilaksanakan di Den Haag Belanda tanggal 23 Agustus – 2 November 1949
Menghasilkan:
  1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh
  2. RIS terdiri dari 16 negara, 15 negara lainnya berbentuk federal
  3. Penyelesaian Irian Barat ditangguhkan setahun kemudian
  4. RIS adalah negara yang berdaulat penuh bekerja sama dengan Belanda perserikatan yg dipimpin oleh ratu Belanda
  5. RIS dan kerajaan Belanda membentuk UNI Indonesia Belanda
  6. Semua hutang Belanda selama perang kemerdekaan harus dibayar RIS sejak tahun 1942
Terbentuknya Republik Indonesia Serikat
Terdiri dari 16 negara bagian, salah satunya RI. Presiden RIS à Ir. Soekarno. Perdana Menteri à Moh. Hatta. Presiden RIS hanya presiden konstitusional, artinya tidak mempunyai kekuasaan untuk memerintah, hanya berwewenang, mengesahkan hasil keputusan kabinet dipimpin oleh perdana menteri. RIS memakai sistem parlementer. Presiden RI saat itu dijabat oleh Mr. Sa’at. 
Pengakuan Kedaulatan
Setelah terbentuk RIS maka pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penyerahan kedaulatan ke tangan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Pada tanggal 28 Desember 1949 pusat pemerintahan RIS dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta. 

No comments:

Post a Comment